Gerakan Anti Globalisasi

Dalam beberapa artikel, makalah manajemen sudah membicarakan alasan, strategi dan keuntungan yang didapatkan perusahaan dari pemasaran internasional. Tetapi ternyata tidak semua pihak merasa diuntungkan oleh proses globalisasi ekonomi ini.

Gerakan Anti Globalisasi

A. Akibat Pemasaran Internasional

Banyak ahli membahas ada kecenderungan umum komposisi ekonomi dunia setelah liberalisasi ekonomi diterapkan yaitu:


1. Negara Maju

Bagi negara maju (sebagian besar berada di Amerika dan Eropa) globalisasi ini menciptakan beberapa perubahan yaitu:

• Kapitalisasi modal: seperti yang dibicarakan di awal diktat ini, proses globalisasi ekonomi saat ini sebagian besar tidak dilakukan dalam perpindahan barang (ekspor-impor) tetapi merupakan perpindahan modal. Perpindahan modal dalam hal ini adalah finansial, sistem, dan nama baik melalui lisensi, penanaman modal langsung, akuisisi, usaha patungan. Di bidang keuangan, perpindahan uang dengan masif dan cepat dilakukan di pasar modal dan valuta.

• Neo kolonialisme: banyak pihak menyebutkan sesungguhnya proses globalisasi ekonomi tidak lebih dari neo kolonialisme (penjajahan model baru). Jika sebelum abad 20 penjajahan negara Eropa di Asia dan Afrika ditandai dengan invasi fisik, maka saat ini adalah invasi ekonomi. Banyak perusahaan internasional yang didirikan di negara berkembang dan miskin sebenarnya memberi lebih banyak keuntungan bagi perusahan dibandingkan penduduk lokal melalui transfer modal, pekerja asing, impor teknologi. Lebih dari itu beberapa perusahaan besar berhasil memengaruhi pemerintah melalui lobby dan suap untuk membuat peraturan yang menguntungkan perusahaan tapi merugikan rakyat seperti pencabutan subsidi bahan bakar, listrik, membuka industri tertentu yang mengancam (kehutanan, pelabuhan, pertambangan) keselamatan masyarakat. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh perusahaan.

• Pengurangan lapangan pekerjaan untuk kelas bawah: salah satu strategi yang banyak dilakukan perusahaan adalah memindahkan pabriknya di negara berkembang dan miskin dengan alasan buruh murah. Hal ini meningkatkan angka pengangguran di beberapa negara Eropa. Kelompok pengangguran itu adalah pekerja kasar yang hanya mengandalkan hidup menjadi buruh.

2. Negara berkembang dan miskin

• Eksploitasi alam & kerusakan ekologi: ekspansi perusahaan besar ke negara berkembang dan miskin sebagian besar ditujukan untuk eksploitasi alam. Karena peran pemerintah yang minim maka operasi perusahaan justru merusak lingkungan. Contoh: aktivitas PT Freeport merusak danau, sumber air, dan hutan di Papua sehingga penduduk Papua kesulitan mempertahankan hidupnya yang bersandar dari alam.

• Eksploitasi buruh murah: seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak perusahaan memindahkan pabriknya di negara berkembang dan miskin dengan alasan buruh murah. Di satu sisi, keberadaan perusahaan asing ini membuka lapangan pekerjaan bagi negara tujuan. Namun disisi lain, pemerintah seolah-olah ‘menjual’ rakyatnya sebagai tenaga kerja yang harus tetap murah meski upah mereka tak lagi relevan dengan biaya hidup. Ketika terjadi peningkatan biaya buruh maka perusahaan asing dengan mudah memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih murah. Contoh: 10 tahun yang lalu, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, perusahaan asing justru menutup pabriknya dan memindahkan ke Cina dengan alasan biaya upah meningkat.

• Penjajahan ekonomi dan politik: seperti telah disinggung sebelumnya ketergantungan pemerintah terhadap perusahaan asing sebagai pembuka lapangan kerja, pembayar pajak membuat keyakinan yang terlalu besar terhadap investasi asing. Diperburuk dengan sistem birokrasi yang korup, perusahaan asing dapat memengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi. Ketika pemerintah lokal berkonflik dengan pemerintah asing, keberadaan investasi asing dapat dijadikan senjata untuk memengaruhi keputusan politik. Contoh: Investasi Malaysia di Indonesia lebih besar daripada investasi Indonesia di Malaysia, hal ini membuat pemerintah ragu-ragu mengambil tindakan tegas menghadapi ulah Malaysia yang mengancam batas negara.

B. World Sosial Forum

Untuk menyuarakan perdagangan yang lebih adil bagi negara berkembang dan miskin, sejumlah aktivis membentuk forum tandingan World Economic Forum yang dibuat oleh WTO yang disebut World Sosial Forum. Mereka menyelenggarakan pertemuan di waktu dan negara yang sama dengan pelaksanaan World Economic Forum. Hingga saat ini sudah diselenggarakan 10 kali konferensi. Anggota WSF adalah organisasi dan individu yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dunia.

WSF mendefinisikan dirinya sebagai “sebuah ruang terbuka, plural, beragam, nonpemerintah dan non partisan yang bertujuan untuk mendorong pembahasan, refleksi, usulan, pertukaran pengalaman dan orang diantara gerakan dan organisasi seluruh dunia yang ingin melakukan tindakan konkrit menciptakan dunia yang adil, demokratis dan bersolidaritas…..ruang dan proses permanen untuk membangun Beberapa prinsip dasar dirumuskan dalam WSF kelima di São Paulo, pada 9 April 2001, kemudian diperbaiki dalam World Sosial Forum International Council 

1. WSF adalah ruang terbuka

2. "Another World Is Possible"

3. WSF adalah proses dunia

4. WSF menentang globalisasi yang ditentukan oleh perusahaan multinasional, pemerintah dan lembaga internasional yang bertujuan untuk kepentingan mereka semata.

5. WSF menghubungkan beragam organisasi dan gerakan sipil di seluruh dunia.

6. Keputusan yang diambil dalam WSF dilakukan melalui diskusi, tidak ada pihak yang mempunyai suara lebih.

7. WSF bersifat plural, non pemerintah, non partai.

8. WSF menghargai keberagaman gender, etnis, budaya.

9. Semua organisasi dan kelompok yang berpartisipasi harus memastikan hak orang lain selama WSF.

10. WSF menentang totalitarian, kekerasan, dominasi ekonomi.

11. WSF mendorong solidaritas dunia

Buat Artikel Ini Lebih Berguna, Bagikan:
close