Makalah Paradigma Gres Administrasi Pendidikan



BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan insan menuju perubahan dan kedewasaan. Kedewasaan dalam bentuk akal, mental, maupun moral dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba dihadapan khalik-Nya dan juga sebagai khalifahtul fil ardh pada alam semesta ini.
Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, tugas pendidikan benar-benar bisa diaktualisasikan dan diaplikasikan pada zaman kejayaan Islam. Dimana aktualisasi tersebut yakni sebuah proses dari sekian usang umat muslim berkecimpung dalam naungan ilmu-ilmu keIslaman yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah. Hal ini sanggup kita saksikan dikala pendidikan benar-benar bisa membentuk peradaban, sehingga peradaban Islam menjadi peradaban terdepan, sekaligus yang mewarnai peradaban di sepanjang jazirah arab, asia barat, hingga eropa timur. Berangkat dari hal yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa adanya sebuah paradigma dalam administrasi pendidikan yang memberdayakan akseptor didik merupakan sebuah keniscayaan. Upaya membangun manajemen pendidikan Islam berwawasan global sampaumur ini bukan masalah gampang karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus mempunyai kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai anutan Islam dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan abjad budaya nasional Indonesia dan budaya global. Upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global sanggup dilaksanakan dengan langkah-langkah yang berkala dan strategis, apabila nilai-nilai tersebut sanggup memasuki relung-relung pendidikan Islam hingga pada akar-akarnya kemungkinan pendidikan kita akan menemukan jalan keluar, pendidikan Islam yang berwawasan global yang dimaksud yakni pemikiran yang terus menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan iptek, sebagaimana zaman keeamasan dulu.

Merintis kembali pendidkan Islam Ala Rasulullah Saw, maupun ilmuan-ilmuan intelek Islam yang berjaya dimasa itu merupakan dorongan bagi umat Islam, pencarian paradigma gres dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep insan berdasarkan Islam. Pandangan Islam terhadap iptek, kemudian dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh pendidikan Islam yang ingin dikembangkan yakni pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara Ilmu dan agama, serta ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Selanjutnya terjadi perubahan paradigma pendidikan, juga sebagai tanggapan dari percepatan aliran ilmu pengetahuan yang akan menentang sistem pendidikan konvensional, karena sumber ilmu pengetahuan akan tersebar diamana-mana dan setiap orang akan dengan gampang memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Peran teknologi yang merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses distributed of knowledge, semakin berkembang.


















BAB II
PEMBAHASAN
A.    Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia
Paradigma dalam disiplin intelektual yakni cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laris (konatif). Paradigma juga sanggup berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari masa pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin di tahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik). Dari klarifikasi sebuah situs mengenai paradigma tersebut, maka sanggup dikatakan bahwa paradigma merupakan sudut pandang atau sudut serang dalam memandang suatu persoalan, realitas dan sebagainya.
Masalah pengolahaan pendidikan Islam yang sekarang difokuskan yakni membuat terobosan dan mengujicobakan hasil banyak sekali kajian dan penelitian sambil menemukan alternative solusi dan paradigma dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan SDM, Manajemen pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tinggi, sudah usang melaksanakan administrasi secara konvensional harus mulai menata dan membuat pengelolaan pendidikan yang peka terhadap perkembangan jaman. Salah satu pola pembaharuan di dalam administrasi pendidikan Islam yakni diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Upaya ini di lakukan untuk menggiring paradigma usang kepada paradigma gres dalam rangka meningkatkan mutu forum pendidikan Islam.
Latar belakang munculnya MBS pertama kali di Negara Amerika, dimana masyarakat mencicipi kurangnya relevansi dan kekerabatan hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan. Hal tersebut diakibatkan kinerja sekolah tidak sesuai dengan tuntutan yang diharapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja, sekolah dianggap tidak bisa memperlihatkan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara global. Hal tersebut diindikasikan dengan prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu (Matematika dan sains) yang belum memuaskan. Berdasarkan hal tersbut pemerintah mengantisipasi untuk melaksanakan upaya perubahan administrasi sekolah. Upaya yang dilakukan yakni membangun suatu sistem persekolahan yang bisa memperlihatkan kemampuan dasar (basic skill) bagi siswa. Sehingga muncullah suatu konsep pengelolaan sekolah melalui konsep MBS (School Based Management). MBS sanggup diartikan sebagai pengalihan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat sekolah. Maksudnya Sekolah diberikan kewenangan (Otonomi) untuk pengambilan keputusan dalam pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah bisa secara berdikari menggali, mengalokasikan , menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan mempertangungjawabkan kepada setiap yang berkepentingan (stakeholder). MBS pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang sanggup menimbulkan hilangnya fungsi administrasi sekolah. Susan Albers Mohrman, dkk, memandang MBS sebagai suatu pendekatan politik untuk me-redisain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas pusat ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholder dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi dan otonomi di sektor pendidikan.
A.    Asumsi dasar MBS :
1.      MBS memandang sekolah sebagai suatu forum yang harus dikembangkan. Dan sekolah dipandang sebagai suatu forum layanan jasa pendidikan dimana kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil berguru yang berorientasi kepada pemakai, baik inetrnal (siswa) atau eksternal (masyarakat), pemerintah maupun forum industri dan dunia kerja (stakeholder). Dalam konsep MBS harus memperhatikan aspek-aspek mutu yang harus dikendalikan secara komprehensif yaitu :1) karakteristik mutu pendidikan (input, proses, output); 2) pembiayaan;3) metode atau sistem penyampaian bahan/materi pelajaran; 4) pelayanan kepada siswa dan orang tua.masyarakat.
2.      MBS sanggup efektif diterapkan jikalau di dukung oleh sistem mengembangkan kekuasaan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sekolah. (dalam hal ini aturan-aturan dalam administrasi pendidikan perlu ditinjau kembali). Agar hasil outputnya baik, maka (dalam konsep MBS) sekolah dipandang sebagai suatu unit administrasi yang utuh dan memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pengembangannya. Dimana perlakuan khusus tersebut akan berbeda untuk setiap sekolah. Hal inilah yang melandasi keyakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola pendidikan seharusnya dilakukan di tingkat sekolah.
B.     Keuntungan yang diperoleh sekolah dengan adanya MBS yakni :
a.       Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa dampak eksklusif kepada siswa, orang tua, dan guru
b.      Memanfaatkan sumber daya lokal
c.       Efektif dalam melaksanakan training akseptor didik (kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah).
Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, administrasi sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Aspek-aspek yang sanggup membuat efektivitas agenda MBS dalam meningkatkan kinerja sekolah berdasarkan Mohrman (1992) yakni aspek :
1. Kemampuan/pengetahuan
2. Informasi
3. Imbalan yang memadai
MBS bertujuan biar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat (local stakeholder) mempunyai keterlibatan tinggi. Artinya sanggup memperlihatkan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan sanggup berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan. MBS memperlihatkan peluang kepada guru dan Kepala Sekolah mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Pengelola sekolah akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekolah. Pengelola pendidikan tingkat pusat dan dasar hanya berperan dalam melayani kebutuhan sekolah. MBS akan membuat mengembangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sekolah yang memerlukan penataan secara hati-hati yang dilandasi semangat kerjasama dan konsisten dalam kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Dalam konsep MBS pemerintah pusat berkewajiban dalam merumuskan harapan dan taktik nasional pendidikan, kurikulum nasional, publikasi buku-buku pelajaran tertentu, pertanggungjawaban dalam mutu edukatif. Sedangkan pemerintah tempat berkewajiban menyelenggarakan training SDM (guru dan Kepala sekolah), mengatur rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, pengembangan karier, pemindahan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian guru. Sekolah berkewajiban untuk mengatur jam pelajaran, dikelas mana pelajaran diberikan atau tidak dalam mengelola kurikulum nasional, tolak ukur apa yang dipakai untuk menilai pencapaian kurikulum, keleluasaan dalam mengelola sumber daya sekolah dan dalam menyertakan masyarakat dalam meningkatkan kinerja sekolah.
C.     Tahap Implementasi MBS
Secara garis besar pentahapan tersebut sanggup dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :
1.      Tahap sosialisasi
Mencakup ide dasar MBS pada jajaran Depdiknas dan stakeholder, kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat, tempat dan sekolah. Perubahan pola kekerabatan sub-ordinasi, perubahan sikap dan sikap baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi aturan, dan transparansi serta akuntabilitas.
2.      Tahap Piloting (Uji Coba)
Efektivitas uji coba memerlukan persyaratan dasar yaitu :
a. Akseptibilitas : sanggup diterima oleh masyarakat
b. Akuntabilitas : sanggup dipertanggungjawabkan
c. Replikabilitas : sanggup dicontoh oleh sekolah lain
d. Sustainabilitas : agenda MBS sanggup terus dikembangkan meskipun tahap uji coba selesai
3. Tahap desiminasi (Kondisi Wilayah yang berbeda)
Sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan oleh anggaran yang cukup memadai, kemudahan dan keuangan dari pemerintah terutama bagi tempat dan sekolah yang kurang mampu.
4. Indikator keberhasilan MBS
1. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah.
2. Partisipasi masyarakat dan orang bau tanah siswa yang tinggi
3. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional
4. Adanya “team-work” yang tinggi dan profesional
1. Manajemen Pendidikan Islam dan Karakteristiknya
Manajemen merupakan terjemahan secara eksklusif dari kata administrasi yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Management berakar dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, atau mengelola. Pengertian yang sama dengan pengertian dan hakikat administrasi yakni al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang sanggup kita temukan dalam al-Qur’an Q.S. 32:5 sebagai berikut :
يدبِّر الأمر من السِّمآء الى الأرض...
Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi...(QS: As-sajadah : 5)
Manajemen meliputi acara untuk mencapai tujuan, dengan fungsi dasar dan proses manajemennya yakni planning, organizing, actuating dan controlling. Semuanya dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan administrasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jika menyidik arti administrasi sebagaimana diuraikan diatas, maka administrasi sanggup kita lihat sebagai sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain dan bekerjasama dengannya. Proses itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efisiens, dan produktif. Sedangkan, Pendidikan Islam merupakan proses trans-internalisasi nilai-nilai Islam kepada akseptor didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahtraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, administrasi dalam pendidikan Islam sanggup di definisikan sebagai proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, forum pendidikan/lainnya) pemanfaatan tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahtraan, baik di dunia maupun di akhirat. Sistem administrasi dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematik, dan integratif. Proses itu dimulai dari perencanaan. Pengorganisasian, penggerakan, hingga pada pengawasan yang semuanya selalu didasari oleh nilai-nilai Islam biar sistem tersebut sanggup sekaligus mempunyai nilai-nilai yang material dan spritual.
Gambaran perihal administrasi pendidikan Islam yang membedakan dengan administrasi secara umum yakni terletak pada karakteristik dari administrasi pendidikan Islam itu sendiri. Perlu diketahui bahwa administrasi secara sumum, target ataupun obyek yang dikelola yakni dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan administrasi forum pendidikan Islam, target yang dikelola yakni semua SDM dan SDA yang ada dan terlibat dalam suatu proses pendidikan. Dalam administrasi pendidikan Islam ini, manajemen  fokus yakni terletak pada guru. Hal ini disebabkan karena guru merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapatnya E. Mulyasa, yang menyatakan bahwa ”Guru merupakan pemeran utama  proses pendidikan yang sangat menentukan  tercapai tidaknya tujuan pendidikan.” Maka guru merupakan jiwa dari sekolah. Namun demikian tidak menafikan tugas yang lain, menyerupai karyawan, ketua, wali murid dan siswa itu sendiri. Sehingga memang terdapat karakteristik dan ketentuan normatif administrasi pendidikan Islam jikalau dibandingkan dengan administrasi secara umum.
Dalam membahas administrasi pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum Muslimin ditambah kaidah-kaidah administrasi pendidikan secara umum. Maka pembahasan ini akan mempertimbangkan bahan-bahan sebagai berikut:
1.      Teks-teks wahyu baik al-Qur’an maupun hadits yang terkait dengan administrasi pendidikan.
2.      Perkataan-perkataan (aqwâl) pada sobat Nabi maupun ulama dan cendikiawan Muslim yang terkait dengan administrasi pendidikan
3.      Realitas perkembangan forum pendidikan Islam.
4.      Kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) forum pendidikan Islam.
5.      Ketentuan kaidah-kaidah administrasi pendidikan.
Teks-teks wahyu sebagai sandaran teologis; Perkataan-perkataan para sobat Nabi, ulama dan cendikiawan Muslim sebagai sandaran rasional, realitas perkembangan forum pendidikan Islam serta kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) forum pendidikan Islam sebagai sandaran empiris, sedangkan ketentuan kaidah-kaidah administrasi pendidikan sebagai sandaran teoritis. Makara bangunan administrasi pendidikan Islam ini diletakkan di atas empat sandaran yaitu sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis. Sandaran teologis akan berdampak pada keyakinan adanya kebenaran pesan-pesan wahyu karena berasal dari Tuhan, sandaran rasional mengakibatkan keyakinan kebenaran berdasarkan pertimbangan akal-pikiran, sandaran empiris mengakibatkan keyakinan adanya  kebenaran berdasarkan data-data  riil dan akurat, sedangkan sandaran teoritis mengakibatkan keyakinan adanya kebenaran berdasarkan logika pikiran dan data sekaligus dan telah dicobakan berkali-kali dalam pengelolaan pendidikan.
Secara materi (mâddah), bergotong-royong banyak sekali bahan-bahan keilmuan yang berantakan dalam banyak sekali bidang keilmuan termasuk bahan-bahan administrasi pendidikan Islam meskipun masih merupakan prinsip-prinsip dasar baik berupa  ayat-ayat al-Qur’an, hadits Nabi, aqwâl para sobat Nabi, aqwâl ulama maupun cendikiawan Muslim. Di samping itu, perkembangan forum pendidikan Islam maupun budaya dari komunitas (pimpinan dan pegawai) yang ada di forum pendidikan Islam juga sanggup dijadikan bahan. Kemudian didukung kaidah-kaidah administrasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan para peramu atau pengracik bahan-bahan tersebut menjadi formula-formula teoritis yang kemudian bisa diaplikasikan, kemudian jikalau berhasil dengan baik, langkah berikutnya yakni disosialisasikan dan dipublikasikan pada masyarakat luas biar cepat menyebar pada mereka.
Selanjutnya, perlu dikenali dahulu posisi dan fungsi bahan-bahan keilmuan administrasi pendidikan Islam tersebut untuk memudahkan pemahaman bagaimana mekanisme membangun konsep-konsep teoritis perihal administrasi pendidikan Islam tersebut yaitu:
1.      Teks-teks wahyu baik al-Qur’an maupun hadits shahih sebagai pengendali terhadap bangunan rumusan kaidah-kaidah teoritis administrasi pendidikan Islam.
2.      Aqwâl (perkataan-perkataan) para sobat Nabi, ulama dan cendikiawan Muslim sebagai pijakan logis-argumentatif dalam menjelaskan kaidah-kaidah teoritis administrasi pendidikan Islam secara rasional.
3.      Perkembangan forum pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam mendasari perumusan kaidah-kaidah teoritis administrasi pendidikan Islam.
4.      Kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) dalam forum pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam merumuskan kemungkinan taktik yang khas dalam me-manage forum pendidikan Islam.
5.      Ketentuan kaidah-kaidah menejemen pendidikan sebagai pijakan teoritis dalam me-manage forum pendidikan Islam, tetapi juga dikritisi untuk diadaptasi dengan kondisi budaya yang terjadi dalam forum pendidikan Islam jikalau terdapat ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang tidak relevan.
Mekanisme demikian ini mempertegas sikap bahwa dalam wilayah keilmuan sekalipun, Islam melalui wahyu hadir untuk memperlihatkan inspirasi-kreatif dalam membangun konsep ilmiah, sedangkan rinciannya secara detail diserahkan pada para hebat pendidikan Islam berdasarkan inspirasi-kreatif dari wahyu itu. Tetapi dalam pembahasan ini, juga bersikap adaptif-selektif terhadap kaidah-kaidah administrasi pendidikan yang terdapat di banyak sekali literatur dan dipengaruhi oleh pemikiran dan  pengalaman orang-orang Barat. Sikap adaptif ini didasarkan pada pemikiran bahwa secara umum kaidah-kaidah administrasi pendidikan itu bersifat general atau universal yang juga sanggup diterapkan dalam me-manage forum pendidikan Islam. Hanya saja, mungkin ada kaidah-kaidah tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang didasarkan wahyu tersebut ataupun realitas yang dihadapi forum pendidikan Islam karena faktor budaya tertentu yang unik dan khas sehingga dibutuhkan sikap selektif dengan mengkritisi kaidah-kaidah administrasi pendidikan secara umum itu, kemudian diganti atau disempurnakan.
Kalau bergotong-royong kita berstudi tour ke dunia tazkiyah atau tasawuf, maka di sana terdapat hal yang menyerupai dengan fungsi manajemen. Makara kalau mau menerapkan ilmu tasawuf atau tazkiyah maka secara tidak eksklusif kita telah menerapkan manajemen. Penjabarannya yakni sebagai berikut: pertama, orang yang masuk ke dunia tazkiyah tersebut dimulai dengan niat. Niat juga merupakan awal dari tindakan insan atau orang tersebut. Maka niat itu sama halnya dengan planning. Niat di sini bukan hanya lintasan yang ada dalam hati, akan tetapi niat yakni sudah mempunyai citra walaupun itu hal yang tidak mungkin dan akan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Kedua, yakni mujahadah, dalam tahapan ini seseorang berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan niat serta istiqamah atau konsisten dalam niat tersebut dan berusaha mewujudkannya sekuat tenaga. Maka hal ini sama dengan organizing dan actuating. Ketiga, yakni muhasabah yaitu melaksanakan kontrol atau penilaian diri terhadap sesuatu yang telah dilakukan atau keberhasilan niat. Maka hal ini identik dengan controlling. Maka bergotong-royong umat Islam itu telah melaksanakan acara administrasi dalam diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya.
Dari klarifikasi diatas terdapat beberapa abjad dan ciri administrasi pendidikan Islam yaitu :
a.       Manajemen berdasarkan watak yang luhur (akhlakul Karimah), karena watak yang luhur dan mulia yakni tujuan pendidikan Islam dalam menghasilkan produk-produk pendidikannya.
b.      Manajemen terbuka. Artinya pengolaan yang sehat, dan terbuka (open minded) atau tranparansi. Karena Jabatan sebagai pimpinan atau manajer yakni amanah yang harus dipelihara dengan baik dan penuh keadilan
c.       Manajemen yang demokratis. Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen. Maka pengambilan keputusan atas musyawarah untuk kebaikan organisasi. Dengan demikian tinggi keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
d.      Manajemen berdasarkan ilmiah. Dengan mengamalkan prinsip pengetahuan tidak dikerjakan secara membabi buta. Artinya pimpinan dan manajer haruslah orang yang berilmu pengetahuan karena ia yang akan merencanakan, mengarahkan, menambil keputusan dan mengawasi pekerjaan tentu memerlukan ilmu penegtahuan yang luas perihal organisasi, administrasi dan bidang pekerjaannya.
e.       Manajemen berdasarkan tolong menolong (ta’awun). Prinsip tolong menolong atau kerjasama yakni mengamalkan sunnatullah dalam menjalankan hidupnya sebagai mahkluk sosial yang diciptakan Allah, dan hal ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia
f.       Manajemen berdasarkan perdamaian.
1.      Pengertian, Tugas dan Peran Manajemen Puncak, Menegah dan Bawah
Manajemen, sebagaimana diketahui sebagai proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak bekerjasama menjadi sistem total untuk menuntaskan suatu tujuan (Johnson, 1973). Sumber yang dimaksud disini yakni meliputi orang-orang, alat-alat, sarana, media, bahan-bahan, uang dan lain-lain. Semuanya diarahkan dan dikoordinasikan biar terpusat untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam administrasi terdapat beberapa tingkatan yaitu :
A.    Manajemen Puncak
Manajemen tingkat puncak merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen. Manajer bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan administrasi keseluruhan dari organisasi. Misal: Direktur, wakil direktur, administrator utama. Keahlian yang dimiliki para manajer tingkat puncak yakni konseptual, artinya keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan manajer dibawahnya. Kemampuan membuat keputusan yakni yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer puncak (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari banyak sekali alternatif yang sanggup diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan menentukan sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya biar tetap berada di jalur yang benar.
B.     Manajemen Menengah
Manajemen menengah harus mempunyai keahlian interpersonal/manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan planning dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misal: manajer wilayah, kepala divisi, kepala cabang, administrator produk.
C.     Manajemen Bawah/terdepan
Manager bertanggung jawab menuntaskan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga mempunyai keahlian yaitu keahlian teknis, atrinya keahlian yahng meliputi prosedur, teknik, pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus. Misal: supervisor/pengawas produksi, mandor.












BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
            Pendidikan Islam sampaumur ini menjadi perhatian publik, di dorong oleh bergesernya orientasi pendidikan yang dipengaruhi oleh percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu mengemas pendidikan Islam harus sesuai dengan kebutuhan jaman yang selalu berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai orisinalitas Islam. Salah satu upaya merekonstruksi bangunan pendidikan Islam yakni dengan membuat administrasi pendidikan Islam yang selaras dengan tuntutan diatas. Sebuah paradimga gres administrasi pendidikan Islam yang asalnya masih konvensional menuju administrasi pendidikan Islam yang modern yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan administrasi yang memperlihatkan wewenang dan pola otonomi dalam kelembagaan pendidikan. Dengan MBS ini diharapkan pendidikan Islam sanggup bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, biar tidak tertinggal dalam manajemennya.
            Karakter administrasi pendidikan Islam diantaranya :
a.       Manajemen berdasarkan watak yang luhur (akhlakul Karimah).
b.      Manajemen terbuka.
c.       Manajemen berdasarkan tolong menolong (ta’awun).
d.      Manajemen berdasarkan ilmiah.
e.       Manajemen yang demokratis.
f.       Manajemen berdasarkan perdamaian.
Dalam manajemen, terdapat beberapa tingkatan yang akan menentukan tugas dan wewenang dalam tingkatan yang disebut manajer yaitu :
1.      Manajemen Puncak
2.      Manajemen Menengah, dan
3.      Manajemen Bawah.



Daftar Pustaka

      Pidarta, Made. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta . 2011
      ejurnal.uin-alauddin.ac.id
      http://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma. Diakses pada 21 maret 2013 jam 13.46
      file.upi.edu.com di kanal pada 21 maret 2013 jam 19.36
      www.m-edukasi.web.id
      https://www.makalahmanajemen.com//search?q=paradigma-manajemen-pendidikan- Islam
       http://www.ririsatria.net/category/manajemen-organisasi, tanggal 24 Oktober 2011




Buat lebih berguna, kongsi:
close