Manajemen Pendidikan Berdasarkan Para Pakar

MANAJEMEN PENDIDIKAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memperlihatkan hidayah dan inayah-Nya sehingga sanggup menuntaskan makalah “MANAJEMEN PENDIDIKAN“ yang dipakai sebagai salah satu kiprah mata kuliah Konsep Teknologi. 

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bisa membantu bagi siapa saja yang membutuhkan sedikit pengetahuan perihal “MANAJEMEN PENDIDIKAN “.

Namun demikian makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk di masa yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung memakai istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang memakai istilah manajemen sehingga dikenal istilah adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis cenderung untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua istilah ini sanggup dipakai dengan makna yang sama.

B. Fokus Pembahasan
Makalah ini akan membahas perihal :
  1. Pengertian Manajemen Sekolah ?
  2. Fungsi Manajemen ?
  3. Bidang Kegiatan Pendidikan ?
  4. Manajemen Kurikulum ?
  5. Manajemen Kesiswaan ?
  6. Manajemen Personalia ?
  7. Manajemen Sarana dan Prasarana ?
  8. Manajemen Tata Laksana Sekolah ?
  9. Manajemen Keuangan Sekolah ?
  10. Manajemen Pengorganisasian Sekolah ?
  11. Manajemen Hubungan Masyarakat ?
C. Metode Penelitian
Dalam menyusun makalah ini saya memakai metode penelitiandengan memakai internet ( membuka situs perihal Perkembangan teknologi bagi kehidupan insan ) dan buku.

D. Tujuan Penulisan
Setelah kita mengetahui pengertian manajemen penpidikan serta manfaat dan pembagian manajemn akan menciptakan kita tahu bagaimana memanajemen pendidikan kelak nanti.

BAB II
ISI
MANAJEMEN SEKOLAH
A. Pengertian Manajemen Sekolah
Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung memakai istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang memakai istilah manajemen sehingga dikenal istilah adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis cenderung untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua istilah ini sanggup dipakai dengan makna yang sama.

Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian umum perihal manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli. Dari Kathryn . M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Jusuf Udaya (1995) memperlihatkan rumusan bahwa : “Manajemen ialah proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melaksanakan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen ialah sebuah kegiatan yang berkesinambungan”. Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa: “Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya biar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djam’an Satori (1980) memperlihatkan pengertian manajemen pendidikan dengan memakai istilah manajemen pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Sementara itu, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian perjuangan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa forum pendidikan formal”.

Meski ditemukan pengertian manajemen atau manajemen yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus perihal kependidikan, namun secara esensial sanggup ditarik benang merah perihal pengertian manajemen pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan aneka macam sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu

B. Fungsi Manajemen
Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain ialah tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajamen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, H. Siagian (1977) mengungkapkan pandangan dari beberapa ahli, sebagai berikut:
Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu :
  1. planning (perencanaan);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. actuating (pelaksanaan); dan
  4. controlling (pengawasan).
Sedangkan berdasarkan Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi :
  1. planning (perencanaan);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. commanding (pengaturan);
  4. coordinating (pengkoordinasian); dan
  5. controlling (pengawasan).
Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel mengemukakan lima fungsi manajemen, meliputi :
  1. planning (perencanaan);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. staffing (penentuan staf);
  4. directing (pengarahan); dan
  5. controlling (pengawasan).
Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu :
  1. planning (perencanaan);
  2. organizing (pengorganisasian);
  3. staffing (penentuan staf);
  4. directing (pengarahan);
  5. coordinating (pengkoordinasian);
  6. reporting (pelaporan); dan
  7. budgeting (penganggaran).
Untuk memahami lebih jauh perihal fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan perihal fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry, meliputi : (1) perencanaan (planning); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).

1. Perencanaan (planning)
Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk memutuskan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective. Sedangkan T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa : “ Perencanaan (planning) ialah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.”

Arti penting perencanaan terutama ialah memperlihatkan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan sanggup diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan: (a) membantu manajemen untuk mengikuti keadaan dengan perubahan-perubahan lingkungan; (b) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; (c) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran; (d) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; (e) memperlihatkan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (f) memudahkan dalam melaksanakan koordinasi di antara aneka macam bab organisasi; (g) menciptakan tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih gampang dipahami; (h) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan (i) menghemat waktu, perjuangan dan dana.

Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan, yaitu :
  1. Penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) memakai kata-kata yang sederhana, (b) mempunyai sifat fleksibel, (c) mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam perimbangan sumber daya, dan (e) meliputi semua tindakan yang diperlukan.
  2. Pendefinisian adonan situasi secara baik, yang meliputi unsur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.
  3. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terang dan tegas.
Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko (1995) bahwa terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu : (a) memutuskan tujuan atau serangkaian tujuan; (b) merumuskan keadaan dikala ini; (c) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; (d) menyebarkan planning atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Pada bab lain, Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan duduk masalah serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan sanggup dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : (1) planning global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) planning strategis merupakan planning yang disusun guna memilih tujuan-tujuan kegiatan atau kiprah yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan (3) planning operasional yang merupakan planning kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis.

Perencanaan strategik akhir-akhir ini menjadi sangat penting sejalan dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan sangat sulit diprediksikan, ibarat perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan manajerial yang semakin kompleks, dan percepatan perubahan lingkungan eksternal lainnya.

Pada bab lain, T. Hani Handoko memaparkan secara ringkas perihal langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai berikut:
  1. Penentuan misi dan tujuan, yang meliputi pernyataan umum perihal misi, falsafah dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini merupakan tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini sanggup meliputi masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum ibarat macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.
  2. Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan dan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan taktik sekarang, serta memerinci kuantitas dan kualitas sumber daya -sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan memperlihatkan kesuksesan perusahaan di masa kemudian dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi taktik dalam pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
  3. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan sanggup mempengaruhi organisasi. Disamping itu, perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, ibarat para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara eksklusif operasi perusahaan.
Meski pendapat di atas lebih menggambarkan perencanaan strategik dalam konteks bisnis, namun secara esensial konsep perencanaan strategik ini sanggup diterapkan pula dalam konteks pendidikan, khususnya pada tingkat persekolahan, alasannya ialah memang pendidikan di Indonesia cukup umur ini sedang menghadapi aneka macam tantangan internal maupun eksternal, sehingga membutuhkan perencanaan yang benar-benar sanggup menjamin sustanabilitas pendidikan itu sendiri. 

2. Pengorganisasian (organizing)
Fungsi manajemen berikutnya ialah pengorganisasian (organizing). George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa :“Pengorganisasian ialah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka sanggup bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.
Lousie E. Boone dan David L. Kurtz (1984) mengartikan pengorganisasian : “… as the act of planning and implementing organization structure. It is the process of arranging people and physical resources to carry out plans and acommplishment organizational obtective”.

Dari kedua pendapat di atas, sanggup dipahami bahwa pengorganisasian intinya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian ialah bahwa setiap kegiatan harus terang siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.

Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan beberapa asas dalam organisasi, diantaranya ialah : (a) organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan; (b) pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja; (c) organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; (d) organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol; (e) organisasi harus mengandung kesatuan perintah; dan (f) organisasi harus fleksibel dan seimbang.

Ernest Dale ibarat dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan tiga langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu : (a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b) pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik sanggup dilaksanakan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

3. Pelaksanaan (actuating)
Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak bekerjasama dengan aspek-aspek abnormal proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang bekerjasama eksklusif dengan orang-orang dalam organisasi

Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan perjuangan menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh alasannya ialah para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menyebabkan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui aneka macam pengarahan dan pemotivasian biar setiap karyawan sanggup melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, kiprah dan tanggung jawabnya.
Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini ialah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jikalau : (1) merasa yakin akan bisa mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memperlihatkan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau kiprah lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) kiprah tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis

4. Pengawasan (controlling)
Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memperlihatkan rumusan perihal pengawasan sebagai : “… the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”. Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa : “Pengawasan manajemen ialah suatu perjuangan sistematik untuk memutuskan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, memilih dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan biar pelaksanaan sanggup berjalan sesuai dengan planning dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan mempunyai lima tahapan, yaitu : (a) penetapan standar pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen bahwasanya merupakan proses interaksi antara aneka macam fungsi manajemen.

Dalam perspektif persekolahan, biar tujuan pendidikan di sekolah sanggup tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan mempunyai peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan aneka macam komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus mempunyai perencanaan yang terang dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu sanggup meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan.

C. Bidang Kegiatan Pendidikan
Berbicara perihal kegiatan pendidikan, di bawah ini beberapa pandangan dari para hebat perihal bidang-bidang kegiatan yang menjadi wilayah garapan manajemen pendidikan. Ngalim Purwanto (1986) mengelompokkannya ke dalam tiga bidang garapan yaitu :
  • Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi/ benda-benda, ibarat ketatausahaan sekolah, manajemen keuangan, gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah dan lain-lain
  • Administrasi personal, meliputi di dalamnya manajemen personal guru dan pegawai sekolah, juga manajemen murid. Dalam hal ini duduk masalah kepemimpinan dan supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.
  • Administrasi kurikulum, ibarat kiprah mengajar guru-guru, penyusunan sylabus atau planning pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan dan sebagainya.
Hal serupa dikemukakan pula oleh M. Rifa’i (1980) bahwa bidang-bidang manajemen pendidikan terdiri dari :
  1. Bidang kependidikan atau bidang edukatif, yang menyangkut kurikulum, metode dan cara mengajar, penilaian dan sebagainya
  2. Bidang personil, yang meliputi unsur-unsur insan yang belajar, yang mengajar, dan personil lain yang bekerjasama dengan kegiatan mencar ilmu mengajar
  3. Bidang alat dan keuangan, sebagai alat-alat pembantu untuk melancarkan siatuasi mencar ilmu mengajar dan untuk mencapai tujuan pendidikan sebaik-baiknya. 
Sementara itu, Thomas J. Sergiovani sebagimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra (2002) mengemukakan delapan bidang manajemen pendidikan, meliputi : (1) instruction and curriculum development; (2) pupil personnel; (3) community school leadership; (4) staff personnel; (5) school plant; (6) school trasportation; (7) organization and structure dan (8) School finance and business management.

Di lain pihak, Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas (1999) telah menerbitkan buku Panduan Manajemen Sekolah, yang didalamnya mengetengahkan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, meliputi: (1) manajemen kurikulum; (2) manajemen personalia; (3) manajemen kesiswaan; (4) manajemen keuangan; (5) manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah.

Dari beberapa pendapat di atas, agaknya yang perlu digarisbawahi yaitu mengenai bidang manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh Thomas J. Sergiovani. Dalam konteks pendidikan di Indonesia dikala ini, pandangan Thomas J. Sergiovani kiranya belum sepenuhnya sanggup dilaksanakan, terutama dalam bidang school transportation dan business management. Dengan alasan tertentu, kebijakan umum pendidikan nasional belum sanggup menjangkau ke arah sana. Kendati demikian, dalam kerangka peningkatkan mutu pendidikan, ke depannya pemikiran ini sangat menarik untuk diterapkan menjadi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, berikut ini akan diuraikan secara ringkas perihal bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah, yang mencakup:

1. Manajemen kurikulum
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini ialah berusaha biar proses pembelajaran sanggup berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan taktik pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui empat tahap : (a) perencanaan; (b) pengorganisasian dan koordinasi; (c) pelaksanaan; dan (d) pengendalian.

Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita Lestari (2006) mengemukakan perihal siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap :
1. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai :
  • analisis kebutuhan; 
  • merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; 
  • menentukan disain kurikulum; 
  • membuat planning induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.
2. Tahap pengembangan; meliputi langkah-langkah :
  • perumusan rasional atau dasar pemikiran
  • perumusan visi, misi, dan tujuan
  • penentuan struktur dan isi program 
  • pemilihan dan pengorganisasian materi
  • pengorganisasian kegiatan pembelajaran
  • pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar
  • penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah:
  • penyusunan planning dan kegiatan pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
  • penjabaran materi (kedalaman dan keluasan)
  • penentuan taktik dan metode pembelajaran
  • penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran
  • penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar
  • setting lingkungan pembelajaran 
Tahap penilaian; terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilailain kurikulum sanggup meliputi Konteks, input, proses, produk (CIPP) : Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, taktik pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses mempunyai fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada simpulan kegiatan (identik dengan penilaian sumatif) 

2. Manajemen Kesiswaan
Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu : (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh alasannya ialah itu dibutuhkan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa mempunyai wahana untuk berkembang secara optimal; (c) siswa hanya termotivasi belajar, jikalau mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.

3. Manajemen personalia
Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia yaitu : 
  1. dalam menyebarkan sekolah, sumber daya insan ialah komponen paling berharga
  2. sumber daya insan akan berperan secara optimal jikalau dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional
  3. kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta sikap manajerial sekolah sangat kuat terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah; 
  4. manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan biar setiap warga sanggup bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.
Disamping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajamen personalia ialah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh alasannya ialah itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan.

4. Manajemen keuangan
Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan kegiatan tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.
Inti dari manajemen keuangan ialah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh alasannya ialah itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

a. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut:
  1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.
  3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan forum tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
  4. Sedapat mungkin memakai kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah
Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas pada pendidikan, khususnya dilingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, sekolah dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya diperoleh dari anggaran dan akomodasi dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dan dari ketiga komponen di atas.

Untuk itu disekolah bahwasanya juga perlu dibuat organisasi orang bau tanah siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah. Komite tersebut beranggotakan wakil wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ ulama diluar sekolah dan sanggup juga memasukkan kalangan dunia perjuangan dan industri.
Selanjutnya pihak sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bahu-membahu merumuskan RAPBS sebagai pola bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik.

b. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS ialah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya planning pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung balasan keuangan.

Penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Menginventarisasi planning yang akan dilaksanakan
  2. Menyusun planning berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
  3. Menentukan kegiatan kerja dan rincian program
  4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
  5. Menghitung dana yang dibutuhkan
  6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana
Rencana tersebut sehabis dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah planning anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal gres atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

5. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah
Proses pengelolaan manajemen sarana prasarna meliputi 5 hal, yaitu: (1) penentuan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pemakaian, (4) pengurusan dan pencatatan, (5)
1). Penentuan Kebutuhan
Melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan penyeleksian sarana prasarana sebelum mengadakan alat-alat tertentu. Berikut ialah mekanisme analisis kebutuhan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah
Perhitungan kebutuhan ruang belajar/guru tergantung dari jumlah pelengkap siswa, jumlah rata-rata murid untuk setiap rombongan belajar/kelas, dan efisiensi penggunaan ruang mencar ilmu (shift). 

Perhitungan kebutuhan ruang mencar ilmu sanggup diformulasikan sebagai berikut.
Jumlah siswa - Jumlah siswa 
Kebutuhan yang diperkirakan sekarang
pelengkap = 
ruang belajar
Jumlah siswa > shift
Rata-rata per kelas

2) Pengadaan Sarana Prasarana
Pengadaan sarana prasarana pendidikan merupakan upaya merealisasikan planning kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya, antara lain sebagai berikut
  • Pengadaan buku, alat, dan perabot dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, dan mendapatkan bantuan/ hadiah/ hibah.
  • Pengadaan bangunan, sanggup dilaksanakan dengan cara:
  1. membangun bangunan baru;
  2. membeli bangunan
  3. menyewa bangunan
  4. menerima hibah bangunan
  5. menukar bangunan
c) Pengadaan tanah, sanggup dilakukan dengan cara membeli, mendapatkan bahan, mendapatkan hak pakai, dan menukar.

3) Penggunaan dan Pemeliharaan
Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara eksklusif maupun tidak langsung. Adapun, prinsip efisiensi berti, pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengjkapan yang ada tidak gampang habis, rusak, atau hilang.

4) Pengurusan dan Pencatatan
Semua sarana prasarana harus diinventarisasi secara periodik, artinya secara teratur dan tertib berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diharapkan sanggup tercipta manajemen barang, penghematan keuangan, dan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Apabila dalam inventarisasi terdapat sejumlah perlengkapan yang sudah tidak layak pakai maka perlu dilakukan penghapusan.

5) Pertanggungjawaban (Pelaporan)
Penggunaan sarana prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan menciptakan laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujuakn kepada instansi terkait. Laporan tersebut sering disebut dengan mutasi barang. Pelaporan dilakukan sekali dalam setiap triwulan, terkecuali bila di sekolah itu ada barang rutin dan barang proyek maka pelaporan pun seharusnya dibedakan.

Manajemen perawatan preventif sarana dan prasana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terpola untuk merawat akomodasi fisik, ibarat gedung, mebeler, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan memutuskan biaya efektif perawatan sarana dan pra sarana sekolah.

Dalam manajemen ini perlu dibuat kegiatan perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, menciptakan daftar sarana dan pra saran, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar penilaian untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bab dan memperlihatkan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah.

Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan : pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi daerah sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi perihal kegiatan perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan menciptakan kegiatan lomba perawatan terhadap sarana dan akomodasi sekolah untuk memotivasi warga sekolah.

6. Manajemen Hubungan Masyarakat
(Hubungan sekolah dan masyarakat ialah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat perihal kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka perjuangan memperbaiki sekolah)
Alasan lain diungkapkan oleh Ngalim Purwanto (1995) dalam bukunya Administrasi dan supervisi Pendidikan yaitu:
  • Sekolah ialah bab yang integral dari masyarakat; ia bukan forum yang terpisah dari masyarakat.
  • Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
  • Sekolah ialah forum sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
  • Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi; kedua-duanya saling membutuhkan.
  • Masyarakat ialah pemilik sekolah; sekolah ada alasannya ialah masyarakat memerlukannya.
Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:
  1. Memelihara kelangsungan hidup sekolahan.
  2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
  3. Memperlancar proses mencar ilmu mengajat.
  4. Memperoleh dukungan dan derma dari masyarakat yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan sekolah.
Sedangkan jikalau ditinjau dari kebutuihan masyarakat itu sendiri, tujuan hubunganya dengan sekolah ialah untuk: Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. Memperoleh derma sekolah dalam memecahkan aneka macam duduk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menjamin relevansi kegiatan sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Memperoleh kembalai anggota – anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuanya.

Bermacam–macam tujuan ibarat yang dikemukakan di atas sanggup dikelompokan menjadi tiga tujuan pokok, yaitu:
  • Untuk menyebarkan mutu mencar ilmu dan petumbuhan anak – anak.
  • Untuk mempertinggi tujuan – tujuan dan mutu kehidupan masyarakat.
  • Untuk menyebarkan pengertian, antusiasme masyarakat dalam membantu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ø Pengertian manajemen pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan aneka macam sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.
Ø tujuh fungsi manajemen, yaitu :
  • planning (perencanaan);
  • organizing (pengorganisasian);
  • staffing (penentuan staf);
  • directing (pengarahan);
  • coordinating (pengkoordinasian);
  • reporting (pelaporan); dan
(7) budgeting (penganggaran).
Ø Fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry, meliputi : (1) perencanaan (planning); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).
Ø Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini ialah berusaha biar proses pembelajaran sanggup berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan taktik pembelajarannya.
Ø Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip dasar, yaitu : (a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek (b) kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. (c) siswa hanya termotivasi belajar, jikalau mereka menyenangi apa yang diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, dan psikomotor.
Ø Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia yaitu : 
  1. dalam menyebarkan sekolah, sumber daya insan ialah komponen paling berharga
  2. sumber daya insan akan berperan secara optimal jikalau dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional
  3. kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta sikap manajerial sekolah sangat kuat terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah; 
  4. manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan biar setiap warga sanggup bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.
Ø Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut:
  1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.
  3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan forum tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
  4. Sedapat mungkin memakai kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan
Ø Proses pengelolaan manajemen sarana prasarna meliputi 5 hal, yaitu: (1) penentuan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pemakaian, (4) pengurusan dan pencatatan, (5)
Ø (Hubungan sekolah dan masyarakat ialah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat perihal kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka perjuangan memperbaiki sekolah) 

B. Saran
Kritik dan saran yang membangun, kami harapkan untuk perbaikan dan kemajuan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA;
  • http://fai.uhamka.ac.id/
  • from:wacanaislam.blogspot.com
  • http://id.shvoong.com/writers/papapfarras
  • Wendie Razif Soetikno, S.Si., MDM, http://sukainternet.wordpress.com
Buat lebih berguna, kongsi:
close